Bandung/tamparan.net
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta jajaran pejabat yang tidak hadir menemui massa aksi dalam penyampaian aspirasi bertajuk “Quo Vadis Pendidikan Jawa Barat”.
Sikap tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus menunjukkan buruknya komitmen Dinas Pendidikan dalam membangun komunikasi publik yang demokratis.
PKC PMII Jawa Barat datang membawa hasil kajian, data, dan berbagai persoalan strategis pendidikan yang menjadi kegelisahan masyarakat. Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada Kepala Dinas maupun pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk menerima dan merespons tuntutan secara substantif.
Ketua PKC PMII Jawa Barat menyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan mencerminkan krisis kepemimpinan di tubuh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
«”Kami datang tidak membawa kepentingan kelompok, tetapi membawa kepentingan pendidikan Jawa Barat. Ketika Kepala Dinas bahkan tidak bersedia menemui mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika birokrasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pendidikan.”
Sikap PKC PMII Jawa Barat ini sejalan dengan dokumen Pernyataan Sikap dan Tuntutan Aksi yang menegaskan bahwa dialog resmi hanya dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab tertinggi urusan pendidikan. Karena Kepala Dinas tidak hadir tanpa alasan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka PKC PMII menyatakan bahwa aspirasi yang dibawa hari ini belum diterima dan belum ditindaklanjuti secara substantif.
PKC PMII Jawa Barat juga menegaskan kembali pernyataan sikapnya sebagai berikut:
- Mengutuk pengabaian aspirasi masyarakat yang mencerminkan lemahnya kepemimpinan, komunikasi publik, dan akuntabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Memberikan ultimatum selama 7 (tujuh) hari kalender kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk hadir dan membuka dialog resmi dengan PKC PMII Jawa Barat.
- Apabila ultimatum tersebut diabaikan, PKC PMII Jawa Barat akan mengonsolidasikan seluruh Pengurus Cabang PMII se-Jawa Barat bersama organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, guru, dan masyarakat sipil untuk melaksanakan aksi dengan skala yang jauh lebih besar.
- PKC PMII Jawa Barat akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan melalui langkah-langkah konstitusional hingga seluruh tuntutan memperoleh penyelesaian nyata.
Selain itu, PKC PMII Jawa Barat kembali menegaskan dua belas tuntutan utama kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mulai dari evaluasi menyeluruh sistem SPMB, transparansi anggaran pendidikan, penguatan dukungan terhadap sekolah swasta, evaluasi kebijakan Sekolah Maung, reformasi tata kelola kepala sekolah, pemerataan sarana pendidikan, pemberantasan pungutan liar, pelibatan masyarakat dalam penyusunan roadmap pendidikan, hingga mendesak Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan apabila berbagai persoalan strategis tersebut terus diabaikan.
PKC PMII Jawa Barat menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti pada hari ini. Pendidikan adalah hak rakyat, dan setiap bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik akan dijawab dengan konsolidasi gerakan yang lebih besar, lebih luas, dan lebih kuat.
“Hari ini kami datang membawa aspirasi. Bila pintu dialog tetap ditutup, maka kami akan kembali dengan barisan yang lebih besar. Pendidikan Jawa Barat tidak boleh dikelola dengan sikap anti kritik dan anti dialog.”
Pengurus Koordinator Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat
