Purwakarta/tamparan.netÂ
Purwakarta- Maraknya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, korban-korbannyan masih terus bermunculan termasuk dari Purwakarta, yang saat ini perlu bantuan pemerintah untuk kepulangannya.
Hal tersebut salah satunya dibenarkan Tedy M. Taufik, Kepala Desa (Kades) Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang mengaku sudah mendapat kabar ada warganya di Kamboja perlu bantuan.
“Benar kabar tersebut sudah didapat kemaren, pihak keluarganya sudah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan,” ungkap Kades Bunder, kepada media melalui WhatsApp, Minggu (17/5/2026).
Pernyataan Kades tersebut, diperkuat oleh aktivis yang juga penggiat PMI asal Jawa Barat, Paryanto Uslan.
Kasus Kamboja asal Kabupaten Purwakarta, yang diterima oleh Paryanto itu yang kesekian kalinya. Mereka korban dari teman ke teman (tukar Kepala ketika korban sampai di Kamboja maka si perekrut setelah mendatangkan 5 orang korban, maka perekrut bisa pulang ke Indonesia).
Melalui elektronik, Paryanto yang tidak asing perjuangannya membantu para PMI bermasalah dengan berbagai kasus sejak lama mengiyakan kepada media sore ini.
Entah sampai kapan, korban-korban oknum pengiriman pekerja migran ilegal asal Jawa Barat bermunculan,” ucapnya dengan nada sedih.
“Seolah pengiriman ilegal ini kebiasaan yang terkadang kedapatan memilukan yang membuat menangis dan prihatin kepanjangan, dengan harga diri terinjak-injak. Kita harus kuat dan kompak berjuang bersama demi harga diri Bangsa yang tidak bisa dibiarkan terus begini, para oknum harus diberikan efek jera agar tidak mengulang lagi perbuatannya,” harap Paryanto.
Menurutnya, kami mendapat informasi dari inisial DAF salah seorang TKI asal Jabar yang bekerja di Negara Kamboja. DAF mengakui awalnya diajak teman dia ke Kamboja untuk bekerja di poipet, tapi setelah sampai di perusahaan dalam beberapa hari di sana itu, teman yang mengajak DAF pulang ke Indonesia.
“Ternyata perusahaan tempat DAF bekerja ada hukuman denda yang tinggi dan hukuman fisik setrum/cambuk lalu dia dijual oleh perusahaan tersebut ke perusahaan lain kawasan (gerbang hitam) dan disana lebih parah hukuman nya yang membuat dia sangat takut dan memilih kabur dari perusahaan itu. Ia lebih memilih untuk buat laporan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) agar bisa pulang ke Indonesia,” ungkapnya.
Kita ingin tahu bagaimana langkah petugas terkait di Purwakarta, yang selama ini terdengar kurang cepat, jauh dari profesional itu sejak lama terkenal,” ucapnya.
Mereka itu kalau gerak cepat kita dengan senang hati membantu, namun ya itu tadi banyak para penggiat dilapangan yang menyampaikan lambatnya petugas di Purwakarta.
Jangan salah, informasi tidak selalu datang ke mereka langsung, kadang melalui warga terlebih dahulu atau pihak lain. Kalau di depan atasannya atau pihak wakil rakyat kita tidak melihat langsung, kecuali di konten kan, biasanya kalau di konten terlihat baik, apa lagi mungkin kalau konten itu bersama Gubernur.
Silahkan kenali dan nilai petugas dari banyak warga selama puluhan tahun, dari situ akan kelihatan siapa petugas yang dominan dengan berbagai penilaiannya selama kurun waktu puluhan tahun tersebut.
“Bukan apa-apa kita itu harus kompak dan jangan berjuang sendiri demi alasan yang tidak enak di dengar apalagi melakukan hal-hal yang tidak pantas,” ungkapnya.
(Laela/Tim)
